CARAAPANDANG - Aliansi Pendidikan Baik meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mempertimbangkan ulang keberadaan Ujian Nasional (UN) sebagai ujian terstandar yang menentukan kelulusan murid dan seleksi penerimaan peserta didik baru.

"Ujian Nasional tidak adil mengukur kemampuan murid dalam waktu singkat dan mengalahkan pengamatan dan asesmen yang terjadi sepanjang proses pembelajaran," kata juru bicara Aliansi Pendidikan Baik, Irma Nugraha dalam keterangan resminya dilansir dari ANTARA, Senin.

Aliansi Pendidikan Baik menilai bahwa ujian nasional membuat pembelajaran di sekolah hanya berfokus pada pencapaian hasil ujian dan tidak menghargai profesi guru dan satuan pendidikan yang mempunyai kompetensi dan otonomi profesional dalam melakukan evaluasi pembelajaran peserta didik.

Padahal, penguasaan kompetensi dan penguatan karakter peserta didik lebih perlu didorong untuk persiapan menghadapi tantangan kehidupan.

Penerapan ujian nasional juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58 Ayat (1), yang memuat tentang evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Menurut gerakan masyarakat tersebut, akan lebih baik bila Kemendikdasmen menyempurnakan konsep dan implementasi asesmen nasional serta rapor pendidikan yang sebelumnya telah diberlakukan.