Kasus kebocoran data yang terjadi tidak hanya melibatkan lembaga swasta, tetapi juga melibatkan lembaga pemerintahan, paparnya.
Meutya berpandangan bahwa kebocoran data yang masif dapat membahayakan bangsa dan negara dari sisi pertahanan, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya.
Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa RUU PDP menjadi prioritas di Komisi I DPR RI dan hal tersebut telah disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD pada 16 Agustus 2021.
“Kita harapkan agar (RUU PDP, red.) dapat selesai di masa sidang berikutnya,” kata Meutya.
Halaman :
Meutya berpandangan bahwa kebocoran data yang masif dapat membahayakan bangsa dan negara dari sisi pertahanan, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya.
Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa RUU PDP menjadi prioritas di Komisi I DPR RI dan hal tersebut telah disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD pada 16 Agustus 2021.
“Kita harapkan agar (RUU PDP, red.) dapat selesai di masa sidang berikutnya,” kata Meutya.
.jpg "Kemensos Membuka 40.839 Formasi ASN")
.jpg "Buah Kegigihan Ngatini Merajut Nilon Hinga Bantuan PENA")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
