"Estimasi ini adalah perhitungan sederhana dengan memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut belum termasuk biaya pembangunan fasilitas gedung baru. Angka yang lebih presisi dapat dihitung lebih detail setelah terbentuknya Kementerian yang baru," kata Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar.

Selain beban fiskal, Ekonom senior pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga merupakan Rektor Universitas Paramadina mengatakan, koalisi gemuk Prabowo yang didominasi politikus dari berbagai partai politik parlemen juga berpotensi mengganggu fungsi pengawasan DPR ke lembaga eksekutif ke depan.

Sebagaimana diketahui dari 55,6% atau 60 kandidat pengisi kursi kabinet Prabowo yang terafiliasi dengan partai politik, mayoritas atau 26,7% nya dari Partai Gerindra, 24,4% dari Golkar, 9% dari Demokrat, 9% dari PAN, 9% dari PKB, 7% dari PSI, 5% dari Gelora, 4% dari PBB, 2% dari PPP, 2% dari Partai Garuda, dan 2% dari Partai Prima.

Sebagaimana diketahui partai politik yang menguasai Parlemen untuk periode 2024-2029 yakni PDIP 110 kursi, Golkar 102 kursi, Gerindra 86 kursi, Nasdem 69 kursi, PKB 68 krusi, PKS 53 kursi, PAN 48 dan Demokrat 44 kursi.

"Kelak DPR juga tidak berfungsi dengan bagus, karena koalisi gemuk memungkinkan peran DPR menjadi lemah," ucap Didik dalam seminar bertajuk 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran.'