SHARE

istimewa

CARAPANDANG - Selama Presidensi G20 di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalin kemitraan dengan G20 EMPOWER telah mengeluarkan rekomendasi khusus dan praktik terbaik untuk mempromosikan dan memperkuat partisipasi perempuan di manajemen tingkat atas dalam memastikan terwujudnya kesetaraan gender di tempat kerja, sektor bisnis, dan masyarakat; membuka platform untuk bertukar pengetahuan lintas pemerintah, advokat dan pemangku kepentingan; meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara anggota G20 lainnya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Pemerintah memiliki tugas dan kapasitas hukum untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, oleh karena itu diperlukan sinergi dan komitmen dengan pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta saat ini masih menjadi sebuah permasalahan. Kolaborasi aktif antara pemerintah dan sektor swasta merupakan kunci untuk mempercepat kesetaraan gender di tempat kerja, pasar kerja, dan masyarakat. Saat ini, sudah banyak perusahaan swasta di tanah air yang berkomitmen menerapkan kebijakan responsif gender untuk mewujudkan kesetaraan gender. Upaya bersama ini akan meningkatkan ekonomi inklusif bagi perempuan yang pada akhirnya berdampak positif bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini banyak memberikan kontribusi bagi ketahanan ekonomi negara tidak hanya di masa pandemi tetapi juga di masa resesi ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, UMKM menyumbang 61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap 98% dari total tenaga kerja. Data juga menunjukkan ketika menghadapi krisis ekonomi, UMKM berfungsi sebagai penyangga yang tangguh. Perempuan memainkan peran penting dalam UMKM. Statistik mencatat bahwa 64,5% UMKM saat ini dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Nilainya diproyeksikan sekitar USD 135 miliar pada tahun 2025. Upaya pemerintah untuk menjadikan UMKM perempuan sebagai prioritas sasaran pembangunan nasional terlihat jelas dan ringkas. Selain itu, pemerintah mengangkat isu tersebut ke tingkat global melalui the 2nd Ministerial Conference on Women's Empowerment (G20 MCWE). Adapun 3 (tiga) topik utama pembahasan pada G20 MCWE yakni: (1) Ekonomi Perawatan Pasca Covid-19: Peluang yang Hilang di Pasar Tenaga Kerja; (2) Menutup Kesejangan Gender Digital: Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Digital dan Pekerjaan Masa Depan; dan (3) Kewirausahaan Perempuan: Mempercepat Kesetaraan, Mempercepat Pemulihan.

Sebagai komitmen untuk memajukan UMKM perempuan, KemenPPPA bermitra dengan G20 EMPOWER Indonesia dan Bank Dunia serta didukung oleh Pemerintah Australia meluncurkan The Indonesia Gender Dashboard on Women in SMEs dan laporan Opening Opportunities: The economic Cost of Gender Gaps in Entrepreneurship in Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengapresiasi kerjasama dan peluncuran Gender Dashboard. Menteri PPPA menekankan bahwa kemitraan dan peluncuran tersebut merupakan tindakan nyata untuk mempromosikan dan memajukan kebijakan pengembangan perempuan dan UMKM.

“Keterlibatan Bank Dunia dan dukungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia dalam menghasilkan analitik yang dapat ditindaklanjuti untuk menginformasikan kebijakan dan inisiatif dapat berkontribusi dalam memaksimalkan upaya kami untuk memajukan pemberdayaan perempuan dengan langkah yang inklusif dan sejahtera. Hal ini pun akan menjadi kontributor penting bagi penyusunan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan pelaku UMKM di masa mendatang, sebuah kebijakan yang menggunakan data dan bukti sebagai landasan yang kuat” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya secara virtual, Selasa (30/5).

Halaman :
Tags
SHARE