SHARE

Ilustrasi (Net)

CARAPANDANG.COM - Rencana pemerintah yang akan menarik pajak karbon bagi individu dan industri menuai kritik dari Anggota Komisi IV DPR RI Slamet. 

Menurutnya, pajak karbon memang nantinya harus diterapkan sebagai komitmen pemerintah zero emission, namun pemerintah harus melihat waktu yang tepat. Jika diterapkan saat ini akan menambah beban masyarakat di masa pandemi Covid-19.

"Kalau pajak karbon ini waktunya yang perlu dipertimbangkan. Sedangkan PPN sekolah dan bahan pangan saya setuju dibatalkan," ujarnya dikutip dari siaran pers di Jakarta, Rabu (23/6). 

Dia mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada dunia industri.  Salah satu contoh industri semen yang selama ini mengalami pertumbuhan minus karena terkontraksi pandemi.

Selain itu, kata dia beban mereka bertambah berat karena kenaikan bahan bakar dan pasokan domestik berlebih hingga 55 juta ton. Belum lagi dengan gempuran produk semen asal China.

"Jadi, waktunya tidak tepat saat ini. Harus ditimbang-timbang, jangan malah bikin mereka susah dan ekonomi ikut susah," katanya.

Sebelumnya, anggota DPR Mardani Ali Sera juga meminta pemerintah menghitung secara matang wacana pajak karbon. Sebab, banyak industri bakal terdampak kebijakan tersebut, mulai sektor otomotif hingga produsen semen. Mardani menyebut penghitungan secara saksama diperlukan karena industri masih terdampak pandemi.

"Harus dihitung dengan saksama. Jangan malah membunuh mereka. Artinya, siapkan dulu industrinya karena masih pandemi. Penerapan kebijakan ini mestinya justru memperkuat industri, bukan sebaliknya," kata Mardani di Jakarta, Minggu (20/6).

Tags
SHARE