CARAPANDANG - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri untuk serius menanggapi kebocoran kekayaan Indonesia ke luar negeri. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat memimpin rapat di Hambalang pada Selasa dan Rabu, 20-21 Agustus 2025.

Menko Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Presiden Prabowo mengutip data tersebut dari laporan Bank Indonesia (BI). Disebutkan bahwa selama satu dekade terakhir sebanyak USD300 miliar (Rp4.875 triliun) kekayaan negara terbang ke luar negeri. 

"Kita negara yang sangat kaya, tetapi bolak-balik Presiden menyampaikan kekayaan kita sebagian besar dibawa keluar," ujarnya, Senin (26/8/2025). Zulhas menjamin data-data yang disampaikan Kepala Negara itu akurat karena dikutip dari BI. 

Menurut Menko, Presiden Prabowo meyakini kekayaan tersebut dapat kembali ke Indonesia. Ini dilakukan melalui kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), meski hal itu tidak dapat diberikan setiap saat.

Zulhas menambahkan Presiden meminta jajaran kabinetnya untuk menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia dengan baik. Caranya dengan memperbaiki tata kelola dan penindakan terhadap pengelolaan secara ilegal. 

"Yang plus itu baru waktu kita mengadakan tax amnesty," ucapnya. Artinya, Indonesia harus betul-betul menjaga, mengelola kekayaannya tersebut.