Oleh karena itu, Hendra menyoroti keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai larangan ekspor pasir laut adalah kabar baik, begitu pun dengan pencabutan izin tambang di Raja Ampat.

Persoalan lainnya, adalah bagaimana kembali menjadikan laut sebagai jalan hidup bersama.

Hendra mengatakan masyarakat pesisir umumnya memiliki keterampilan yang khas dalam mengelola sumber daya kelautan, sehingga perlu dibangun distribusi yang lebih baik agar produk tersebut sehingga dapat diserap oleh pasar luas.

“Lantas apa yang harus dilakukan terkait dengan masih banyaknya PR di sektor kelautan? Pertama, kembali pulihkan ekosistem laut. Alangkah baiknya, bila pengelolaan ini diberikan kepada kelompok masyarakat lokal/community based,” kata Hendra pula.

Selanjutnya, pentingnya sarana pendidikan yang memiliki ketersesuaian dengan potensi sumber daya kelautan dan permintaan industri kelautan, seperti penguatan pendidikan sosial-ekonomi perikanan.

“Hal ini tidak terbatas dalam pendidikan formal, jalur nonformal juga dapat diberikan di kampung-kampung pesisir kepada pemuda-pemuda pesisir,” ujarnya.

“Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum, misalnya hingga saat ini masih marak penggunaan alat tangkap trawl di Sumatera Utara, ataupun bagaimana perkembangan pagar laut di Tangerang yang tidak jelas kabarnya. Maka dari itu, kami mendorong adanya ketegasan pemerintah dalam melindungi laut dan nelayan kecil,” katanya pula.